ONE DAY MINUTE & ONE DAY PUBLISH SALAH SATU UNGGULAN PENGADILAN AGAMA DOMPU
Pengadilan Agama Dompu terus berbenah, One-Day-Minute & One Day Publish coba dipraktekkan di Pengadilan Agama Dompu, pengadilan yang belum lama ini naik kelas ke Kelas 1B, “Ya kita semua bekerja keras, sedikit demi sedikit kita benahi pelayanan kepada masyarakat” ujar Drs. Syarifuddin, MH, alumni Pengadilan Agama Kupang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Dompu, beliau juga berharap dari semua unsur baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, tenaga IT, untuk bahu membahu melaksanakan program unggulan ini.
Dalam kesempatan terpisah Syafri, SH (wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu) juga mengatakan bahwa pengadilan-pengadilan sekarang sudah selangkah lebih maju dengan SIPP dan program-program lainnya, “Kita tidak bisa santai-santai, jika kita jalan ditempat pasti kota akan kalah jauh dengan Pengadilan-pengadilan lain di Indonesia” sambung beliau, alumnus hakim Pengadilan Agama Bekasi.
Suharto, S.Ag sebagai Panitera Pengadilan Agama Dompu terus dengan kegigihannya selalu mengingatkan dan membina para Penitera Pengganti agar melayani Majelis Hakim dengan baik dan cepat, “kalau kita cepat dalam pelayanan, masyarakat pasti merasakan kepuasan dalam berperkara di Pengadilan Agama Dompu ini”, tandas Panitera asli Kabupaten Dompu ini.
Suharto,S Ag, Panitera PA Dompu
Perlu diketahui bahwa jumlah perkara di Pengadilan Agama Dompu tahun 2018 lalu, sekitar 1200 perkara, baik perkara gugatan maupun permohonan, dan kini sudah menginjak 100 perkara gugatan dan permohonan diawal tahun 2019 ini, artinya Pengadilan Agama Dompu siap-siap untuk kembali kebanjiran perkara, dan karenanya, kini coba membuat program unggulan dengan One-Day-Minute & One Day Publish, kinerja cepat majelis dalam menyelesaikan perkara, minutasi, publish, dan seterusnya adalah hal-hal yang harus selalu dilakukan dengan baik, karena hal tersebut merupakan poin penilaian yang nantinya akan mempengaruhi promosi dan mutasi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Hakim senior sedang melakukan bimbingan kepada panitera pengganti
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.