SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA DOMPU
1.Sejarah Peradilan Agama di Dompu Pada Masa Kesultanan Dompu
Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama di Kabupaten Dompu dimulai dari masuknya agama Islam ke daerah Dompu. Agama Islam disebarkan lewat para Mubaligh dari Sulawesi Selatan yang diutus oleh Raja Gowa, namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Dompu dari seorang Da’i asal Irak bernama Abdul Karim yang terdampar di Dompu dan menjadi cikal bakal lahirnya para ulama penyebar ajaran Islam di Dompu.
Di Dompu sistem peradilan pada awalnya diatur mengikuti kebiasaan dan adat masyarakat setempat, dengan Majelis Adat ditunjuk oleh Sultan Dompu sebagai penegak dan pengatur. Setelah masuknya agama Islam ke Dompu, hukum adat digantikan dengan hukum agama Islam dan digantikannya Majelis Adat dengan Majelis Rato ditambah dengan Majelis Agama sebagai pembantu Sultan Dompu yang mengurus dan mengatur masalah-masalah agama.
Pelaksanaan peradilan Islam di daerah Dompu bermula sama hampir dengan daerah lainnya. Peradilan dilaksanakan di serambi Masjid yang dinamakan Mahkamah Sya’riyah atau disebut juga Pengadilan Serambi, karena lokasi pelaksanaannya mengambil tempat di serambi Masjid.
Sistem peradilan dijalankan oleh Majelis Agama yang dipimpin oleh seorang pejabat dengan gelar Qadhi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Qadhi dibantu oleh beberapa anggota majelis, yaitu;
- Qadhi : Pejabat yang menangani peradilan
- Imam : Ketua dewan ulama
- Lebe Nae : Koordinator kegiatan-kegiatan Islam
- Khatib : Pejabat yang bertanggung jawab terhadap perkembangan Islam
Kemudian di tiap-tiap Kecamatan, Majelis Agama menempatkan Lebe Nae sebagai wakil dan pembantu Qadhi dalam pelaksanaan hukum Islam. Lalu di tiap-tiap kampung urusan yang berhubungan dengan hukum Islam diurus oleh seorang pejabat yang bergelar Cebe Lebe.
2. Sejarah Peradilan Agama di Dompu Pada Masa Modern
Secara de jure Pengadilan Agama Dompu terbentuk sejak tahun 1957 lewat Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura.
“Pemerintah Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di propinsi Nusa-tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi setempat, sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.”
Pada tahun 1969 kegiatan Pengadilan Agama di Dompu dilaksanakan di serambi Masjid Agung Dompu, dengan anggota, yaitu;
- H. Sanusi
- As’ad Gani
- H. Ibrahim
- Ali H. Ishaka
Pada saat itu kantor Pengadilan Agama Dompu berlokasi di rumah milik H. Sanusi di Kelurahan Karijawa, setelah itu pindah ke Dompu Islamic Center hingga pada tahun 1978 Pengadilan Agama Dompu mendapat hibah sebidang tanah di Jalan Sonokling Kelurahan Bada dari Bupati Dompu saat itu Letkol H. Suwarno Atmojo yang menjadi lokasi kantor Pengadilan Agama Dompu sampai sekarang.
Seperti pengadilan agama lain di Indonesia, Pengadilan Agama Dompu pada awalnya berada dibawah naungan Departemen Agama. Namun semenjak masa reformasi di mana ada semangat untuk menyatukan seluruh lembaga peradilan dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung. Maka sejak tahun 2004 Pengadilan Agama Dompu turut menjadi salah satu lembaga binaan Mahkamah Agung.
Pada awal kehadirannya, Pengadilan Agama Dompu merupakan sebuah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas II, namun seiring berkembangnya jaman meningkat pula jumlah perkara yang masuk dan harus ditangani oleh Pengadilan Agama Dompu. Sehingga pada tahun 2017 berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Pengadilan Agama Dompu berhasil mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I.B .
