MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DOMPU KELAS 1B
BERHASIL MENDAMAIKAN PIHAK BERPERKARA
Dompu || Rabu (10/04/19) || Problema yang dihadapi para mediator dalam bermediasi di pengadilan adalah salah satu pihak yang didamaikan tidak beritikad baik, jika demikian mediasi akan sulit berhasil, karenanya mediator harus tetap menekankan kepada para pihak bahwa dalam bermediasi harus sama-sama berpikir positif dan menerima saran-saran dari mediator.
Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 10 April 2018 seorang hakim mediator Pengadilan Agama Dompu bernama Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H. setelah melakukan proses mediasi sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dan hari Rabu tanggal 10 April 2019 akhirnya perkara Cerai Gugat dengan nomor perkara 107/Pdt.G/2019/P.Dp yang terdaftar ke PA Dompu sejak 14 Februari 2019 dengan Mejelis Hakim yang terdiri dari Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H. (Hakim Ketua), Syahirul Alim, S.H.I., M.H. (Hakim Anggota 1) dan Harisman, S.H.I (Hakim Anggota 2), berhasil didamaikan dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah fihak, dan hasil mediasi ini akan dilaporkan kepada Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini pada hari Rabu tanggal 24 April 2019.
“Saya sangat bahagia dan terharu serta saya berterimakasih kepada bapak mediator yang sudah menyatukan rumah tangga kami kembali” ucap Surya seorang petani jagung dan pedagang kecil-kecilan di Dompu ini. “Keberhasilan mendamaikan para pihak ini tergantung pada para pihak sendiri, dan tentunya kita sebagai mediator harus mencoba menyelami karakter, bersikap netral, membangun komunikasi yang baik dengan para pihak” tegas Huda Lukoni, hakim yang berposisi sebagai mediator di Pengadilan Agama Dompu, sayangnya rata-rata Hakim di Pengadilan Agama Dompu belum bersertifikat mediator, semoga kelak ada diklat mediasi dan dapat berkesempatan mendapatkan sertifikat, dan kedepannya semakin banyak perkara-perkara yang berhasil didamaikan oleh para mediator, khusususnya di Pengadilan Agama Dompu, dan para pihak berperkara akan pulang dengan tersenyum bahagia tanpa ada lagi sengketa antara mereka. (Hd)
---------------Terimakasih--------------
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.